ORGANISASI BARU DI POLNEP BANGKITKAN DINAMIKA MAHASISWA

        

        Kemunculan sebuah organisasi mahasiswa yang baru masuk ke lingkungan Polnep kini mulai menjalankan aktivitasnya. Meski memiliki struktur nasional, kehadirannya di kampus ini terbilang baru dan langsung menimbulkan beragam respon dari mahasiswa. Organisasi tersebut merupakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Polnep Cabang Pontianak, organisasi tersebut kini mulai aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internal di lingkungan kampus. Dengan membawa identitas sebagai bagian dari organisasi kemahasiswaan Islam berskala nasional, kehadiran HMI di polnep menuai sorotan karena sebelumnya tidak banyak dikenal di kalangan mahasiswa kampus vokasi tersebut. 

        Respons mahasiswa terhadap kehadiran HMI cukup beragam. Sebagian menilai kehadirannya sebagai bentuk penguatan ruang keislaman dan forum diskusi intelektual di kampus. Namun, muncul pula suara kritis terkait transparansi informasi dan jalur masuk organisasi tersebut. Beberapa mahasiswa mengaku baru mengetahui keberadaan HMI. Minimnya sosialisasi dan tidak adanya publikasi resmi dari institusi membuat sebagian pihak mempertanyakan apakah HMI telah melewati mekanisme yang biasa ditempuh oleh organisasi kemahasiswaan pada umumnya.

        Selain itu, kehadiran HMI juga menimbulkan kekhawatiran potensi tumpang tindih dengan organisasi Islam yang sudah lebih dulu hadir di Polnep. Mahasiswa berharap, organisasi baru ini tidak menimbulkan eksklusivitas atau konflik representasi. Menanggapi hal tersebut, pihak pengurus HMI Komisariat Polnep menyampaikan bahwa pembentukan organisasi ini merupakan inisiatif dari mahasiswa Polnep sendiri yang sudah aktif di HMI. Tujuan awalnya adalah memberikan wadah yang lebih terorganisir agar aktivitas mereka tidak terpencar.

“Kami ini mahasiswa Polnep yang aktif di HMI, tapi sebelumnya tidak punya naungan resmi di kampus. Kalau tidak dikonsolidasikan, teman-teman bingung kemana arahnya,” ujar salah satu pengurus HMI.

        Mereka mengklaim bahwa sebelum resmi menjalankan aktivitas di kampus, pihaknya telah mengantongi izin secara lisan dari direktur dan wakil direktur III Polnep. Karena statusnya sebagai organisasi eksternal, HMI tidak melalui jalur GBHO MPM sebagaimana organisasi internal kampus.

“Kami ini Organisasi Eksternal, bernaung secara struktural di luar kampus, jadi jalur masuknya berbeda. Tapi karena kami mahasiswa Polnep, dan sudah izin langsung ke pimpinan, maka dibolehkan,” lanjutnya.

        Perwakilan HMI menyebut bahwa pendekatan dan struktur organisasi mereka berbeda dengan organisasi keislaman yang telah ada sebelumnya di kampus. Menurut mereka, HMI memiliki sistem kaderisasi nasional yang terstruktur dan tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas maupun dukungan institusi kampus. Aktivitas mereka dijalankan secara mandiri sebagai bagian dari jaringan organisasi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

        Sementara itu, perwakilan HMI juga menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak dimaksudkan untuk menimbulkan konflik atau dualisme di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Mereka menekankan bahwa mahasiswa tetap memiliki kebebasan untuk aktif di berbagai organisasi sesuai minat masing-masing.

“Kami tidak melarang mahasiswa ikut organisasi lain. Kalau pun sudah di HMI, itu tidak menutup peluang ikut organisasi lain juga. Dualisme itu tidak kami lihat sebagai masalah,” ujar salah satu pengurus HMI Komisariat Polnep.

        Menutup pernyataannya, pihak pengurus HMI Komisariat Polnep menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menimbulkan kegaduhan, melainkan untuk memberi ruang aktualisasi diri bagi mahasiswa yang memiliki semangat yang sama dalam hal keislaman dan keorganisasian. Ia pun berharap kehadiran HMI dapat diterima sebagai bagian dari dinamika kampus yang sehat dan inklusif.

“Tidak banyak yang kami minta, hanya keharmonisan di dalam kampus. Itu saja,” tutupnya.

        Meski kontroversi sempat mengemuka, kemunculan organisasi baru seperti HMI di lingkungan Polnep menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka antara mahasiswa, organisasi, dan pihak kampus. Dalam atmosfer akademik, perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi alasan perpecahan, melainkan menjadi pemicu tumbuhnya ruang diskusi yang sehat dan membangun. Ke depan, harapan bersama adalah terwujudnya kolaborasi antar organisasi tanpa menghilangkan identitas dan tujuan masing-masing demi menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, partisipatif, dan harmonis.

 

MINIMNYA PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PERS KAMPUS

          

          Kesadaran mahasiswa terhadap keberadaan lembaga Pers Mahasiswa masih tergolong rendah. Hal ini menimbulkan keprihatinan, karena minimnya partisipasi mahasiswa yang berani bersuara dan menyampaikan aspirasi melalui media kampus.

        Sebagai insan akademis yang kritis, mahasiswa seharusnya berani menyuarakan kebenaran, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan dan risiko. Sayangnya, tidak sedikit dari mereka yang masih merasa ragu untuk bergabung, atau bahkan sekadar membaca hasil karya jurnalistik mahasiswa. Beberapa mahasiswa takut dicap sebagai oposan, atau khawatir terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu. Padahal, pers mahasiswa merupakan salah satu wadah penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat dan membela kebenaran.

        Jurnalistik kampus bukan hanya sekedar kegiatan menulis berita, melainkan juga perjuangan untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan suara-suara yang dibungkam oleh kekuasaan. Menjadi seorang jurnalis bukanlah tindakan yang patut ditakuti, karena profesi ini justru menjembatani antara fakta yang tersembunyi dengan publik yang berhak tahu.

        Jiwa jurnalisme menuntut integritas, mental yang kuat, serta keberanian untuk tetap berpihak pada kebenaran, meski tak selalu mendapat tepuk tangan. Sebab, suara paling jujur sering kali datang dari mereka yang berani melawan arus.

         Permasalahan yang kerap dihadapi oleh mahasiswa seharusnya menjadi dasar penguatan peran lembaga pers mahasiswa. Lembaga ini menjadi sarana penyampaian informasi yang akurat dan aktual, serta berkontribusi besar dalam mendorong kemajuan dan profesionalisme kerja jurnalistik di lingkungan kampus. Lembaga Pers Mahasiswa seperti Terkam merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau suara-suara mahasiswa yang dibungkam. Dengan membuat penampungan suara aspirasi mahasiswa.

BIAYA WISUDA KE-36 POLNEP NAIK TAJAM, PENGUMUMAN TANPA LEGALITAS RESMI TUAI TANDA TANYA

Pontianak, 02 Juli 2025 — Politeknik Negeri Pontianak menuai kritik usai pengumuman biaya wisuda ke-36 tahun 2025 beredar tanpa kelengkapan dokumen resmi. Dalam pengumuman tertanggal 13 Juni 2025 yang disebar oleh pihak akademik ke grup jurusan, tercantum bahwa calon wisudawan dikenakan biaya sebesar Rp855.000, mencakup toga, kerah, topi, medali, plakat, serta foto wisuda dan ijazah. Namun, pengumuman tersebut tidak disertai kop surat institusi, tanda tangan, maupun cap resmi, sehingga memicu keraguan mengenai keabsahan dan status final informasi tersebut. Banyak mahasiswa mempertanyakan legalitas dokumen itu dan menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penetapan biaya.

Diketahui bahwa informasi tersebut disebarkan langsung oleh pihak akademik melalui grup jurusan mahasiswa. Namun karena tidak berbentuk surat institusi yang sah, sejumlah mahasiswa mengaku ragu dan mempertanyakan keabsahan serta keterbukaan dalam proses penentuan nominal.

“Kita mencatat adanya perubahan signifikan dari tahun lalu. Tahun 2024 biaya wisuda sebesar Rp590.000, sementara tahun ini naik hampir 50% menjadi Rp855.000. Kenaikan ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena pengumuman tersebut disebarkan tanpa surat resmi,” ujar Presiden Mahasiswa Polnep, Syariful Hidayatullah.

Merespons keresahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak menggelar konsolidasi terbuka pada Minggu, 29 Juni 2025. Forum ini menjadi ruang menyerap aspirasi mahasiswa tingkat akhir yang bersiap menyambut kelulusan.

Syariful menjelaskan bahwa konsolidasi dilakukan untuk menyatukan persepsi mahasiswa dalam mencari kejelasan atas kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya menghadirkan ruang diskusi terbuka sebagai bagian dari proses pencerdasan dan pelatihan berpikir kritis di lingkungan kampus.

“Kebijakan kampus menyentuh semua mahasiswa, maka kami undang semua, bukan hanya perwakilan. Konsolidasi ini bukan sekadar menuntut, tapi mencari solusi bersama, membentuk pola pikir pemecah masalah di tengah keresahan,” tambahnya.

BEM Polnep juga telah menyiapkan data-data pendukung, seperti bukti pengumuman dan perbandingan biaya dari tahun sebelumnya. Mereka berharap hasil konsolidasi ini akan ditanggapi secara terbuka dan konkret oleh pihak institusi.

“Kami ingin adanya klarifikasi dan jawaban nyata dari pihak akademik. Jika tidak ada tanggapan yang memadai, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah eskalasi pergerakan berikutnya,” tegas Syariful.

Pihak akademik yang hadir dalam forum tersebut membenarkan bahwa pengumuman awal memang tidak menggunakan format resmi institusi. Mereka menyebutkan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan akan difinalisasi secara administratif.

“Kami mengakui pengumuman tersebut belum berbentuk surat resmi dengan kop dan stempel institusi, karena sifatnya sementara. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara resmi setelah proses finalisasi,” ujar salah satu perwakilan akademik dalam forum.

Sementara itu, dalam forum yang sama, Bapak Topan Prihantoro, ST., MT., selaku Pembantu Direktur IV, turut memberikan tanggapan secara terbuka. Ia menyatakan bahwa konsolidasi dan komunikasi seperti ini adalah bagian dari proses pembelajaran organisasi serta bentuk praktik demokrasi kampus yang sehat.

“Ruang berpendapat dan diskusi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa dalam berorganisasi” ujarnya

Sebagai tindak lanjut, pada Senin (30/06/2025), permohonan audiensi yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa telah resmi diterima oleh pihak kampus. Saat ini, pertemuan antara mahasiswa dan pimpinan kampus tengah menunggu jadwal kesediaan Direktur Polnep untuk digelar dalam waktu dekat. Hal ini menjadi tindak lanjut konkret dari hasil konsolidasi yang telah digelar sebelumnya.

Langkah ini menjadi sinyal positif dan pengingat bahwa komunikasi dua arah antara mahasiswa dan institusi masih terbuka. Diharapkan, melalui forum resmi yang akan datang, semua pihak dapat memperoleh kejelasan dan solusi bersama atas kebijakan yang dipersoalkan. Sebab pada akhirnya, kebijakan yang adil, partisipatif, dan transparan adalah pondasi utama dari iklim akademik yang sehat.